Komitmen Partai Demokrat untuk menggolkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Pilkada di DPR diragukan.
Perppu yang baru saja diterbitkan pemerintah dinilai hanya untuk menjaga kepentingan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Penilaian itu diberikan pengamat politik Universitas Padjadjaran, Idil Akbar. "Persoalannya sudah tidak penting lagi Perppu ini diterima atau tidak di terima DPR," kata Idil usai diskusi Polemik Sindo Trijaya, di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/10/2014).
Idil memprediksi SBY dan Demokrat akan cenderung masa bodoh jika nantinya perppu ditolak anggota Dewan. Pasalnya, kepentingan Demokrat sudah diakomodir oleh Koalisi Merah Putih yakni menempatkan satu wakil ketua di DPR.
Dia menilai saat menerbitkan perppu, SBY ingin membuktikan konsistensinya mendukung pilkada langsung.
Menurut dia, SBY mempunyai kepentingan politik jangka panjang bagi partai Demokrat.Kepentingan Politik SBY adalah menjaga nama baik Demokrat hingga pemilu 2019 mendatang.
Idil juga melihat terbitnya Perppu bagian politik pencitraan SBY untuk menyelamatkan dirinya serta partai Demokrat yang di pimpinnya.
"Kemudian kan Demokrat targetnya sudah tercapai yakni kepentingannya di DPR mendapat jatah pimpinan. Saya kira itu pertimbangan Demokrat," tuturnya.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengigatkan agar berbagai pihak tidak menganggap terbitnya perppu sebagai pencitraan.
"Jujur saja, enggak usah lah yang lain menuduh pencitraan. Jujur saja semua politisi itu pencitraan," kata Ruhut di tempat yang sama.
Menurut dia, jangan sampai hak masyarakat untuk berdemokrasi dibatasi. "Masak demokrasi hak memilih rakyat saja kita batasi. Rakyat itu tersentuh, maka itu langsung kita bisa lihat bagaimana rakyat langsung menyambut perppu itu," tuturnya.
View the original article here
0 comments:
Post a Comment