Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tiga kartu sakti yang baru diluncurkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Hal itu dikatakan politikus PDIP terkait tiga kartu Jokowi, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menurutnya, dengan manuver Jokowi ini, telah bergulir wacana hak interpelasi oleh DPR dalam program kartu sakti Jokowi tersebut.
"Bisa berakibat masalah hukum kalau tidak ada landasan hukum untuk mengimplementasikannya," ujar Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Lebih lanjut Effendi mengatakan, DPR tidak perlu melakukan hak interpelasi terhadap kebijakan Jokowi.
"Kalau dibawa untuk proses lebih lanjut (interpelasi) belum perlu," tandasnya.
View the original article here
0 comments:
Post a Comment