Ide pembubaran dua koalisi yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Indonesia Hebat (KIH) dinilai sangat sulit diwujudkan. Tetapi, dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla seharusnya perbedaan warna politik sudah menghilang.
"Ya, saya pikir begitu Pak Jokowi dilantik menjadi presiden, Pak Jokowi adalah menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tidak ada lagi pengotak-kotakan atas dasar suatu kelompok yang dibentuk saat kampanye," kata Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Kata Hasto, ide pembubaran koalisi sulit dilakukan mengingat dua koalisi tersebut mempunyai caranya masing-masing. Menurutnya, KIH mengambil jalur pemerintahan eksekutif. Sementara, KMP lebih mengambil jalur parlemen.
"Sesuatunya tentu saja kita harus bergandengan tangan untuk peran dan fungsi masing-masing seluruh Indonesia," ucapnya.
Dia berpendapat, soal ide pembubaran dua koalisi berpulang kepada elite politik yang ada di KMP dan KIH. Menurut dia, selama keduanya bisa memberi warna demokrasi dan kemajuan bangsa, maka berbeda pilihan pun (koalisi) tak menjadi masalah.
"Tapi, kalau kita bicara parlemen, itu kan kita bicara fraksi, bukan bicara kelompok-kelompok," tambahnya.
Ide mengenai pembubaran koalisi pendukung Prabowo Subianto dan pendukung Joko Widodo dilontarkan Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah. Menurut dia, koalisi terbentuk karena ada momentum pemilu presiden, sementara momentum itu sudah berakhir.
"Hemat saya KMP dan KIH? bubar sajalah, kita harus bersatu sebagai gotong royong untuk Indonesia yang lebih sejahtera," jelas Basarah dalam diskusi politik bertema "Membangun Sinergi Pemerintah dan Parlemen yang Sehat", di Cikini, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.
View the original article here
0 comments:
Post a Comment